Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan yang wajib dijalankan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal  27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Obyek Bantuan yang dapat diberikan bantuan dana Program Bina Lingkungan adalah : Korban Bencana Alam, Pendidikan dan atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah serta Pelestarian Alam.

Pada saat ini hampir semua BUMN menjalankan program PKBL dengan membentuk unit kerja PKBL, seperti BUMN di lingkungan di departemen pertanian : PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Di lingkungan departemen pertambangan dan energi : PKBL Pertamina, PN. Timah, dan lainnya. Lalu ada PT Sucofindo, PKBL PT. Telkom, Angkasa Pura, PT. Pelabuhan Indonesia.  Di Perbankan, BUMN yang melaksanakan PKBL yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan lainnya. 

Program PKBL ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang lokasinya berdekatan dengan lokasi BUMN. Persyaratan untuk bermitra dengan BUMN dalam mendapatkan pinjaman modal relatif lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat apabila dibandingkan dengan pinjaman melalui Bank. Tingkat biaya bunga pinjaman yang dibebankan kepada UMKM relatif rendah atau berbeda dengan bunga kredit bank pada umumnya

Bagaimana dengan Perum Jasa Tirta II ?

Tentu saja Perum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai BUMN telah pula mempunyai unit kerja PKBL-nya.  

Bahkan PJT II telah melaksanakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sejak tahun 1991, berdasakan Surat Keputusan Menteri Keuangan  Republik Indonesia No. 1232/KMK. 013/1989 Jo. No. 316/KMK.016/1994 petunjuk pelaksanaan Pembinaan Pengusaha Ekonomi lemah dan Koperasi (PPEL&K) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan program kemitraan telah bekerja sama dengan para pengusaha kecil dengan memberikan pembinaan serta pinjaman lunak untuk pengembangan/penambahan modal usaha mereka. Hingga saat ini sampai dengan 15 April 2009 sebanyak 1.015 pelaku usaha (UMKM) baik perorangan maupun kelompok menjadi Mitra Binaan yang tersebar di wilayah kerja Perum Jasa Tirta II. Secara komulatif  dari tahun 1992 s/d 15 November 2009 dengan jumlah dana yang disalurkan telah mencapai Rp.9.697.700.000,-.

Sementara untuk Program Bina Lingkungan, sampai dengan 15 April 2009 Perum Jasa Tirta II telah merealisasikan bantuan dana hibah Program Bina Lingkungan kepada masarakat sekitar Kantor Perum Jasa Tirta II dengan nilai mencapai Rp.1.087.972.900,- dan Bantuan BUMN Peduli sebesar Rp. 85.000.000,-, dengan tujuan agar terciptanya keseimbangan sosial dan menggalang kebersamaan dengan masyarakat, sehingga tercipta iklim  yang kondusif terhadap pelaksanaan operasi kegiatan perusahaan. Demikian berdasarkan berita dalam situs resmi PJT II (www.jasatirta2.co.id).

Bagaimana dulur salembur, tertarik dengan pinjaman modal dari PJT II atau dari BUMN lainnya yang disebutkan diatas ? atau ingin mengajukan Program Bina Lingkungan? meminta bantuan sarana pengeras suara di mesjid misalnya ? Silahkan datangi unit kerja PKBL, untuk PJT II kantornya yang di sebelah pool bis PJT II. 

Sedangkan untuk bantuan permodalan usaha debitur harus mengembalikan pinjamannya, yang persayaratannya  seperti dibawah ini :

1. Memenuhi kriteria usaha kecil (maksimal kekayaan bersih Rp.200jt, diluar tanah dan bangunan)
2. Belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman BUMN lainnya.
3. Telah menjalankan usaha min. 1 tahun dan mempunyai prospek untuk dikembangkan.
4. Diutamakan kepada usaha kecil dan koperasi belum bankable, yaitu  yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana, 
5. mempunyai asset/omzet pertahun di bawah Rp 50 juta atau tidak mempunyai agunan yang cukup.
6. WNI atau tempat usaha berkedudukan di Indonesia;

Fitur Kredit :

1. Limit kredit max. Rp 20.000.000
2. Jangka waktu max. 3 tahun.
3. Suku bunga tidak bertingkat ( relative kecil)
4. Bebas provisi dan administrasi.

Demikianlah postingan permulaan tentang PKBL dalam blog ini, soalnya bakal ada lagi postingan terkait PKBL, ditunggu saja.

Dan kenapa blog forum warga ini menampilkan artikel khusus PKBL ?

Disebabkan PKBL merupakan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sayangnya banyak warga yang bahkan tidak mengetahui program PKBL itu sendiri atau bagaimana cara mengakses program tersebut. Jangankan warga biasa, Kepala desa saja ada yang tidak tahu secara jelas mengenai PKBL, yang seharusnya PKBL bisa bersinergi dengan Pemerintahan Desa (Chanelling ). 

pada dasarnya Forum ingin dapat membantu segala hal untuk warga, minimal memberikan informasi kepada warga masyarakat khususnya warga Desa Jatimekar.