Bantuan provinsi Rawan Jadi Bancakan
GMMP: Dana Harus Diawasi Ketat
PURWAKARTA,RAKA- Belum lama ini, puluhan desa di Purwakarta mendapat kucuran dana masing-masing Rp 100 juta. Anggaran tersebut digelontorkan Pemprov Jabar untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas kantor desa.
Waktu pencairannya yang bersamaan dengan moment hari raya Idul Fitri, membuat dana tersebut besar potensinya untuk disalahgunakan, bahkan tidak menutup kemungkinan dijadikan dana bancakan. Terlebih dibeberapa desa penerima hingga kini terpantau belum dilakukan pengerjaan bangunan. Padahal, anggaran sejak jauh hari telah dicairkan. "Dana ini harus diwaspadai dan diawasi ketat penggunaannya," kata Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Aril, Minggu (10/8).
Belum lagi, kata Aril, pengalokasian anggaran tersebut di lapangan, banyak diklaim pihak tertentu. Terutama sejumlah oknum elit parpol. Dimana dana tersebut diklaim sebagai aspirasi pihaknya. Sehingga kalau ada pencairan sebagian diantaranya harus disetorkan sebagai jasa fasilitator. "Kabarnya memang begitu. Makanya ini harus diawasi betul. Terutama oleh masyarakat, selain oleh penegak hukum," saran Aril.
Sebelumnya, Kepala Kepala Badan Keluarga Berencana Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) Kabupaten Purwakarta, Carma Rukhiyat, membenarkan adanya transfer dana dari Pemprov Jabar ke hampir seluruh desa di Purwakarta. Dari 183 desa, baru sekitar 50 desa yang mencairkan. Ke 50 desa tersebut tersebar di lima kecamatan berbeda diantaranya Plered, Bojong, Jatiluhur dan Wanayasa. Dana tersebut diperuntukan bagi pembangunan fasilitas kantor desa dan sarana publik lainnya. "Secara detail penggunaannya ada dalam proposal yang telah diusulkan dari tiap desa. Tiap desa berbeda-beda. Tapi umumnya untuk pembangunan fasilitas kantor desa serta fasilitas publik lain yang diperlukan di masing-masing desa," ujar Carma.
Dikatakannya, dari 183 desa yang dijadwalkan menerima, hingga awal Agustus ini baru sekitar 50 desa yang telah mencairkannya. Kelima puluh desa tersebut tersebar di sebanyak 5 kecamatan di Purwakarta. Sementara 12 kecamatan lainnya belum. "Kemarin yang telah mencairkan itu diantaranya Kecamatan Bojong, Plered, Wanayasa dan Jatiluhur," ujar Carma.
Memastikan anggaran ini digunakan sebagaimana mestinya, Carma meminta masyarakat di tiap desa aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap penggunaannya. Sehingga potensi penyelewengan sekecil apa pun dapat ditekan. "Dan kami juga telah meminta kepada pengelolanya terutama pihak desa agar terbuka dalam penggunan anggaran rakyat ini. Sehingga nantinya tidak muncul persepsi negatif di masyarakat," tandas Carma.
Pria yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Purwakarta ini berharap, adanya bantuan provinsi ini dapat mempercepat proses pembangunan di masing-masing desa. Terlebih, bantuan ini bukan kali pertama diberikan. Tahun sebelumnya, anggaran untuk program serupa pernah digulirkan Pemprov Jabar. "Ini memang program yang berkelanjutan. Kalau infrastruktur di tiap desa semakin baik, bisa dipastikan seluruh potensi yang dimiliki desa dapat terus digali dan dimanfaatkan. Tentunya untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Carma. (nos)
(Sumber:www.radar-karawang.com/2014/08/banprov-rawan-jadi-bancakan.html)
Desa Jatimekar termasuk yang sudah mencairkan dana bantuan 100jt tersebut pada minggu ke-3 Bulan Juli 2014 (seminggu sebelum lebaran lalu). Dana tersebut dialokasikan untuk Renovasi GOR desa, sebagaimana yang bisa dilihat sekarang yang masih dalam pengerjaan.
BalasHapus