Rumah Eks Proyek Jatiluhur

Perjuangan yang belum juga berakhir....

Proyek Bendungan Jatiluhur

Berawal pada pertengahan tahun 2012, suasana tenang dan damai warga Jatimekar terutama penghuni rumah dinas PJT II (rumah eks Proyek Jatiluhur) tiba-tiba terusik oleh beredarnya Surat Keputusan Manajemen PJT II mengenai penertiban rumah/ bangunan yang dihuni oleh para pensiunan dan atau anak-anak pensiunan PJT II (dulu POJ). Didalam surat tersebut yang sebenarnya ditujukan untuk kalangan PJT II namun dapat beredar luas di masyarakat tersebut menyebutkan bahwa penghunian rumah dinas yang pensiunannya (suami dan istri) sudah meninggal dunia, agar segera dikosongkan tanpa ada ganti rugi apapun.

Sesuatu yang sangat tidak dimengerti oleh para pensiunan yang masih ada, disaat seharusnya mereka hidup damai menikmati masa tuanya tiba-tiba harus menerima berita yang tidak mengenakkan seperti itu.

MENTERI KABINET KERJA JOKOWI-JK

Akhirnya pada sore tadi tanggal 26 Oktober 2014 Presiden RI Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI Yusuf Kalla secara resmi mengumumkan susunan menteri dalam Kabinet yang diberi nama "KABINET KERJA" sebagaimana berikut :  

1. Menteri Sekretaris Negara : Prof. Dr. PRATIKNO
2. Menteri PPN (Kepala BAPENAS) : ANDRINOF CHANIAGO

3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan SDA : INDROYONO SOESILO
4. Menteri Perhubungan : IGNATIUS JONAN
5. Menteri Kelautan & Perikanan : SUSI PUDJIASTUTI
6. Menteri Pariwisata : ARIEF YAHYA
7. Menteri ESDM : SUDIRMAN SAID

8. Menteri Koordinator Politik, Hukum & HAM : TEDJO EDI PURDJIANTO
9. Menteri Dalam Negeri : TJAHYO KUMOLO
10. Menteri Luar Negeri : RETNO LESTARI P. MARSUDI

Pidato Pelantikan Presiden Jokowi

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya

Yang saya hormati, para Pimpinan dan seluruh anggota MPR,

Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Bapak Prof Dr. BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke 3, Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5, Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11,

Yang saya hormati, ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid,

Yang saya hormati, rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Bapak Hatta Rajasa

Yang saya hormati, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara,

Yang saya hormati dan saya muliakan, kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat,

Para tamu, undangan yang saya hormati,

Saudara-saudara sebangsa, setanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar.

Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Jokowi dan Budiman Sudjatmiko Anggota DPR Komisi II Bahas UU Desa

Jakarta - Menjelang petang, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko meninggalkan ruang kerja presiden terpilih Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta Pusat. Kehadiran anggota DPR komisi II ini memang terbilang lama sebab pertemuan sejak pagi hari tadi sekitar pukul 09.00 WIB. Apa saja yang dibahas?

"Bicara desa, beliau bertanya lebih detail lagi soal undang-undang desa. Beliau sudah baca dan tanya kondisi lapangan, anggaran desa berapa per tahun. Tiap desa berebeda-beda nggak bisa dipukul rata. Menurut APBN 2015, Rp 64 triliun plus APBD ada Rp 40 triliun lagi," ujar Budiman di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (9/9/2014).

"Terus desa cocoknya berapa rata-rata Rp 1,4 miliar per desa itu pas, kalau bisa dipertahankan saya jamin kemiskinan atau rumah kumuh bisa dihentikan," lanjutnya. Budiman menjelaskan, Jokowi berencana untuk meningkatkan anggaran bagi desa apabila memiliki prestasi yang gemilang. Dikatakannya, sumber dana untuk alokasi ke desa bisa diperoleh dari 14 kementerian yang memiliki fokus pembangunan dan dana subsidi.