Apa itu BPJS Kesehatan ?

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) Adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya, pekerja informal dan warga masyarakat lainnya, termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.

Landasan Hukum BPJS Kesehatan :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata kelola yang baik antara lain :

1. Pedoman Umum Good Governance BPJS Kesehatan
2. Board Manual BPJS Kesehatan 
3. Kode Etik BPJS Kesehatan

Manfa'at menjadi peserta BPJS Kesehatan meliputi :

a.     Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup:

• Administrasi pelayanan
• Pelayanan promotif dan preventif
• Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
• Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
• Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
• Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
• Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama
• Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi

b.     Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup:

1. Rawat jalan, meliputi:

• Administrasi pelayanan
• Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter  spesialis dan sub spesialis
• Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
• Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
• Pelayanan alat kesehatan implant
• Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi  medis
• Rehabilitasi medis
• Pelayanan darah
• Peayanan kedokteran forensik
• Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

2.  Rawat Inap yang meliputi: 

• Perawatan inap non intensif
• Perawatan inap di ruang intensif
• Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri